Pasal 1 Dalarl l(eputusarr Merrterini yang dinraksuc.l derrgan : 1' Pelulltas, Pabril<asi Pelunras (B/e nding), Pengolalran Pelumas Bekas, Irelutnas D

Size: px

Start display at page:

Download "Pasal 1 Dalarl l(eputusarr Merrterini yang dinraksuc.l derrgan : 1' Pelulltas, Pabril<asi Pelunras (B/e nding), Pengolalran Pelumas Bekas, Irelutnas D"

しげじろうはらしない
6 years ago
Views:

1 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. Menimbarrg Me ng inga t baltwzl dalanr ranglta pelal<sanaan l(eputusan Presiden Nomor 21 Talrun 20A1 terrtattg Penyediaart dan Pelayanan Pelumas, dianggap perlu untuk ntenetapkatt ketelttuatr nrengenai pelal<sanaan pabrikasi pelumas dan pengolaltarr pelumas l-reka serta penetapan mutu pelurnas dalam suatu l(eputusarr Me nteri Energi darr sunrl:er Daya Mineral; 1. Uttdang-undang Notnor 44 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nornor 133, Tl_N Nornor 20TQ; 2. Urrdarrg-unclang Nonror B Tahun 1g71 (LN Talrun 1g71 Nomor 76, Tl-N Nomor 2971); 3. Unclang;-undang Nonror 23 Tahun 1997 (Ll.l Tahun lgg7 Nomor 68, TLN Nonror 3699); 4' l(gputusarr Presiden Nornor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000: Kepr'rtu sa n Men te ri Per ta nr t:a ng a n cla rr E rr ergi Nonror l</34/m.p tanggal 13 Februari 1gg1; Keputusan Merrteri pertarrrbangan dan Energi Nomor 01 g l</34lm.pb.l199b tanggaf 12 Januari 1998 jo l(eputusan Menteri Pertarnbangan_dan Energi Nomor 1748 Rl34lM.PEllggg tanggal 30 Desernber 1999: B. Keptttusatt -Ialrun Menteri Errergi rjarr Sulnber Daya Mirreral Nonror tarrggal 2 Maret 2001:

2 Pasal 1 Dalarl l(eputusarr Merrterini yang dinraksuc.l derrgan : 1' Pelulltas, Pabril<asi Pelunras (B/e nding), Pengolalran Pelumas Bekas, Irelutnas Dasar, Perursalraan clan Menteri adalah sebagaimana dintaksud dalanr Pasal 1 Keputusan Presiden Nonror 21 Tatrun ZOOt. Peluttras Bel<as adalah pelumas yang pernarlr clipakai dan atau tidak rrernenuhi spesifikasi dan atau mutu pelurnas yang ditetapkan. I Notnor Pelumas Terdafiar (NPT) adalah nomor yang diberikan oleh Direl<tur Jenderal terl-radap Pelunras clerrgan Nanra Dagang pelunras yang didaftarkan setelah lremenulri persyaratan yang diietapkan. Nanra Dagarrg Pelumas adalah merek dari suatu Pelumas disertai identitas l<lasifil<asi tnutu cjan kel<elrtalan yang dicanturnl<an pada l(ernasan Pelunras dan atau sertifikat mutu atau dol<urnen pelumas. Daftar Unrutn Pelumas adalalr daftar yang cliterbitl<arr oteh Direktorat Jenderal mengenai NPT, n-renruat Nanra Dagarrg pelumas yang clapat diedarl<atr dan dipasark;rn di clalarn negeri serta keterangan penggllnaan dan l<lasifif<asirrya. Pertgemasan Pelunras, adatarh kegiatarr atau usaha menempatkan Pelutnas yang diperolelr bukan cjari hasif Pabrikasi Pelumas (Bk:rr<lirtgfi rni it< sencjiri ke clalanr l(erlasan pe umas. l(emasan Pelunras adafah uradalt atau ternpat berul<uran tertentu untul< lnerlerxpatkan Pelunras ctisertaicjenlitas Pelumas antara lain tentartg kfasifikasi nrutu cfan kekentalan, nama Perusahaan, Nomor Brstclt, NPT dan tujtran penggunaan yang ditenrpelkan dan atau ditrrlisl<an pada frenrasan tersebut. l'-aboratoriutn Uji adalah laboratorium yang tlempunyai kemamplran tekttis dan tettaga ahli untr-rl< nrelaksanakan perrgujian mutu pelumas datr telalr mendapatf<an al<reclitasi cjari irrstansi ying bennrenang. Direl<tllr.Jenderaf adalah Direl<tur Jenderal yang bidarrg tugas clarr tattggtrng jawabnya meliputi kegiatan usaha minyal< cjan g"r 6urni. Direktorat Jenderai acjalalr Diret<torat Jencieral yang tridang tugas dan tanggttng jawabtrya rnef itrluti kegiatan usaha rrrinyall clan gis bumi. Pasal 2 (1) Sebelurn mendapatkan izit't usaha untu[< rnendirikan pabrik dan rnelaksanakan Pabril<asi Pelunras (Btending) dan atau pengolahan Pelunras Bel<as dari Menteri yang bertarrggung jawab di bidang perindtrstrian, Perusahaan terlebih daliulu - wajib mendapat pertirlbangan tertulis dari Menteri.

3 (2) Urrtuk rnendapatl<an pertirnbangan tertulis sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Menteri disertai lampiran data adrninistratif darr data tef<nis dengan tembusan disarnpaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian. Data adrninistratif sebagainrana dimal<sr-rd dalarn ayat (2) terdiri dari : a. Al<te pertdirian Perusaltaan; b. Biodata Perusahaan (Compatty Profile) termasuk kirterja Pe rusa ha a n; c. lnfornrasi tertuf is mengenai l<elayakan usalra; d. $urat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP); e. Sural Keterangan Tattda Daftar Perusahaal']; f. Surat Keterangan Dottrisili Perusahaarr; g. Sr-rrat perrryataan [ertulis rnelrgerrai ketnarnpltan keuangan. Data tel<ni sebagaimana dirnaksud clalarn ayat (2) terdiri dari : a. Sumber f:erolehan Pelurnas Dasar, aditif dan atau balran baku berupa pelumas bel<as; b. Jenis dan mutu Pelurnas atalr Pelumas Dasar yang dihasilkan; c. Proses teknologi yang diguttal<an; d. Sr:rat pernyataatr tertulis mengenai kemampuan teknis; e. Surat pernyataan tertulis rnengenai kesanggltpan bahwa -produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ditetapkan Menteri atau mentenulri lnutu yang berlaku secara internasional; f. Surat pernyataarr tertuf is rnengenai l<esanggupan memenulti aspel< keselarnatan darr kesehatan l<erja serta pengelolaan lingkungan lridlrp; g. Sur.u! pernyataan.tertulis mengenai kesanggupan melengkapi perizinan lain berl<aitan dengan sarana dan prasarana pabrik dari instansi yang berwerrang dalam jangka wal<tu paling lama 6 (elranr) bulan sejal< tanggal diterirnanya pertimbangan tertulis; h. Surat pernyataan tertulis mengerrai kesarrggupan menyelesaikan pendirian pabrik dan menyediakan sarana dan prasarana pabrik dalanr jangka waktu paling lama 3 (tiga) talrurt untul< Pabrikasi Pelumas atau daf am jangka waktu paling lanra 5 (lima) talrun untuk F.engolahan Pelurnas Bekas sejal< tanggal diterimanya pertinrbanga n tertulis. (5) l(eterrtuarr sebagainrarra dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perusahaan yang melaksanakan Perrgemasan Pelumas. Merrteri rnelakul<an evaluasi terhadap data admirristratif dan data tel<rrisebagairnarra dirnaksudalanr Pasal2 ayat (3) dan ayat (4).

4 Dalatn jangka waktu paling larna 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggaf diterimanya perrnohonan secara lengkap dan benar, Direktur Je'ncleral menyelesaikan evaluasi sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1). Untul< melakul<an evaluasi sebagaimana climal<sudalam ayat (2l., Direl<tr-rr.Jenderal rnemberrtul< Tim Evaluasi. Pasal 4 Berdasarkarr ltasil evaluasi sebagaimana dimal<sudalarn Pasal 3, Menteri menrberikarr pertinrbangan tertulis kepada Perusahaan dengan tembusan l<epada Menteri yang bertangglnrg jawab di bidang perindustrian. L)alarn rnelal<sanakan Pabrikasi Pelumas (Blencling), Perusahaan nrenguletrnakan penggunaan balran baku berr-rpa Pelumas Dasar hasil 1:roduksi dalarrr negeri. Perusahaan perxegang izin usalra Pabrikasi Pelumas (Blending) dapat trremberil<an pelayanan jasa pelal<sanaan Pabrikasi Pelumas l<epada Perusal'raan lain yang telah rnernilil<i NPT. (2) Perusaltaan wajib memberitahukan kepada Menteri dan Menteri yang bertartggung jawab cli bidang perindustrian sebelum melaksanakan pefayanarr jasa sebagairnana cjirnaksud dalam ayat (1). (3) Petttberitafruan sebagaiinarra climaksucl cjalam ayat (2) memuat l<elengl<apan clata dari pengguna jaso, sntara fain narna Perusahaan, NPT dan Nama Dagarrg Pelumas, serta jenis dan jumlah Pelumas yang digunal(an. Pasal 7 Dalam ntelal<sanakan Pengolalran Pelumas Bekas, Perusalraan wajib rnenggunakan tekrrologi benrrawasan lirrgl<ungan yang ditetapkarr antara lain l-{ydrotreating dan atau Extracting. Perusahaan Pengolaharr Pelumas Bekas wajib mentanfaatkan dan rnenggunakalr pelumas bel<as clalarn rregeri. Pasal B Dalanr tnelaksanakatr Pengemasan Pelumas, Perlrsahaan mengutamakan perrggunaan Pelttmas hasil Pabril<asi Pelum as (Blendinq) dalam negeri. Pasal I Penggolonga n Pelunr as ya ng d ilras ilkarr, d ieda rka n dan atau dipasarl<an dalarrt negeri ditetapl<an sebagairnana tercantum dalam Larnpiran I Keputusan Merrteri ini.

5 l Pelurnas sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) wajib memenulri mutu Pelumas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Dalam hal mutu Pelumas sebagainrana dirnaksud dalarn ayat (2) belum ditetapl<an, Perusahaan wajib nrelnenuhi nrutu Pelunras sesuai ketentuan yang berlaku secara irrternasional. Pasal 1 0 Pettggolongan dan rtrutu Pelumas Dasar yang dilrasilkan dan atau digunakan di dalam negeri ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lan"rpirarr lf Keputusan Merrterini. Pasal 11 Setiap Pelumas yang akarr diedarl<an dan atau dipasarl<an wajib merniliki NPT dari Direktur Jenderal. dalanr negeri Pasal 12 (1) Untuk rremperolelr dan atau nrendapatkannpt sebagaimana dinraksud dalam Pasal 11, Perusahaanwajib mengajukan pernrohonan perrdaftaranpelulnas kepada Menteri cq Direktur.Jencf eral. (2) Ketentuan nrengertai pelaksanaan wajib daftar Pelumas sebagaimana ditttal<su dalatn ayat (1) dilaksanakan seslrai Keputusan Menteri Pertarnbangan dan Energi Nonror 019 R/34lM.PE/1 998 tanggal 12 Januari 1998 tetrtang Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri. frasal 13 t Perusahaan wajib menarik dari peredaran dan atau pasar Pefumas yarrg tidak rrrerrriliki NPT, terhadap Pasal'14 ( 1 ) Direktr-rr Jenderal melal<sanakan pembinaan dan pengawasat''t atas ntuttt Pelumas Dasar dan Pelumas yang diedarkan dan atau dipasarkan di dalanr negeri. (2) U n tuk tnela l<sa naka tt pengawasa n atas perecla ra n d an ata u pemasaralt Peluff]as sebagaimana dimaksucl dalam ayat (1), Direktur Jenderal clapat memtrentuk Tim Koordirrasi Perrgawasan Pefumas. Pasal 15 Dalam melaksanal<arr Pabrikasi Pelumas (Bler.dr:,irrg), Perrgolalran Pelumas Bekas dan atau Pengemasan Pelumas, Perusahaan nrengutamakan pengglrnaan barang dan jasa dalarn negeri.

6 Pasal 16 Perusahaan penlegang izin usaha Pabrikasi Pelumas (Blending), Perlgolalran Pelumas Bef<as dan atau Pengenrasan Pelumas wajin melaporkan rencana kegiatannya setiap awaf tahun kepada Menteri yang bertanggllng jawab di bidang pei'inclustrian dengan tembusan disarnpaikan kepada Menteri cq Direktur Jenderat. Perusahaatl yang mefaksanal<an usalra Pabrikasi Pelumas (B/erding) Pengolaltan Pelumas Bekas darr atau Pengemasan Pelumas walin melaporkan pelaksanaan l<egiatannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulatr sel<ali kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian derrgan tembusan disampaikan kepada Menteri cq Direl<tur Jenderal. Pasal 1 7 Perusalraan clarr atalr perorangan yang merakurkan: a. l<egiatan Pabrikasi Pelumas (Bletrcling), Pengotahan Pelumas Bel<as dan atau Pengernasan Pelumas tanpa izin; b. rnengedarkatt dan atau Inemasarkan pelumas tanpa nremenuhi persyaratan, sebagairnana ditetapkarr dalarn Keputusan Menterini, dikenakan sanksi seslrai ketentlran peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 1 B Perusalraatt yarlg telah mempllnyai izin urrtuk ntelaksanakan pabrikasi Pelumas (Blendirtg), Pengolalran Pelurnas Bel<as dan atau Pengemasan Pelltrnas sebeh-tnr ditetapkarrnya l(epr-rtltsan Menteri inr, wajib menyesua il<an dengan l(eputusart Menteri ini palirrg lanra dalam jangka wal<tu 1 (satu) tahun sejak ditetapl<annya Keputusan Menteri ini. Pasal 1 g Ketetrtuan lebilr larrjut yang diperlr-rkan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri irri ditetapkarr lebilr lanjut oleh Direktur Jenderal. Pasal 20 (1) Dengan ditetapkan Keputusan Merrteri ini, rnaka Peraturan Menteri Pertarnbang,an dan Errergi Nonror 05 P/34lM.PE/19BB tanggal j September 19BB tentang Tatacara Penyediaan darr Pelayanarr Pellrnras Serta Pemanfaatan Pelumas Bel<as dinyatakan tidak berlaku.

7 Segala peraturan pelaksanaan dad Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05 Pl34lt/i.PE/1988 tanggal 1 September tgae dinyatal<an tetap berlaku sepanjarrg ticlak bertelrtangan dan atau beh-rrn diubah berdasarkan l(eputusan Menterini. Pasal 21 Kreputusari Menteri mulai berlaku pada tarrggal ditetapkan. Jakarta 22.luni 2.OAI Energi dan Surlber Daya Mirreral no Yusqiantoro

-2-6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera

-2-6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, : bahwa dalam rangka kelancar rn pengelolaan arsip keuangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bernilai guna dan untuk melaksanakan