Microsoft Word - 01_Cover.doc

Transcription

1 APPENDIX

2 AP Executive Summary (Indonesian Version) AP Executive Summary (Indonesian Version) AP Executive Summary Charts (English Version) AP- AP- Executive Summary Charts (English Version) Executive Summary Charts (Appendix) AP Executive Summary Charts (Japanese Version) AP Executive Summary Charts (Japanese Version) AP4 Appendix to Chapter AP4- Detailed comparison of Revisions (draft) of BAPPENAS and Recommendations of PPP Study Team AP4- Cross-Sectoral legal frame work Objectives and Key Content AP4- SAMPLE TOR FOR PROPOSAL AP4-4 SAMPLE COOPERATION AGREEMENT AP4-5 Questionnaire to Contracting Agency AP4-6 Issue of PPP Project process on Private sector Point of View AP5 Appendix to Chapter AP5- MINUTES OF DISCUSSION on 8th May 009 AP5- First Stage Screening Detailed Results AP5- Cost Comparison AP5-4 Comparison of Future Traffic Volume Estimation AP5-5 Site Photos (8 candidates) AP5-6 Financial Calculation in Second Stage Screening AP6 Appendix to Chapter 4 AP6- MINUTES OF DISCUSSION AP6- Site Photos

3 AP Executive Summary (Indonesian Version)

4 Republik Indonesia Survey Persiapan Proyek Pembanunan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) RINGKASAN EKSEKUTIF September 009

5 LATAR BELAKANG STUDI JICA Pengembangan infrastruktur publik telah menjadi (dan akan tetap menjadi) salah satu topik prioritas utama Indonesia. Dengan kemampuan pembiayaan pemerintah Indonesia, KPS telah menarik perhatian sebagai cara yang efektif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Jika berhasil dilaksanakan, KPS dapat memberikan kemampuan pembiayaan tambahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih sedikit. Tetapi, meskipun ada upaya-upaya pemerintah, kemajuan riil agak lamban. Partisipasi investor swasta terbatas dan banyak terjadi permasalahan-permasalahan pada pelaksanaannya. Penting untuk mensintesis permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini dan mengembangkan perspektif mengenai bagaimana mempercepat pelaksanaan yang berhasil. Perspektif ini harus berdasarkan pada contoh-contoh sukses yang nyata. Dalam konteks ini, studi JICA dilaksanakan untuk mengkaji situasi saat ini dan memulai proses pengembangan model kasus pada dua sektor penting; jalan tol dan air minum.

6 TUJUAN DAN LINGKUP STUDI JICA TUJUAN:. Mengkaji dan menyintesis situasi dan isu-isu saat ini yang terjadi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dengan skema KPS. Mengembangkan rekomendasi mengenai dukungan teknis yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Menyaring dan mengurutkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dengan skema KPS yang berprioritas tinggi, yang dapat dikatalisasi dengan pinjaman ODA Jepang. LINGKUP Cakupan geografis : Seluruh Indonesia Sektor target : Jalan tol, Air minum Penerima : Pengguna infrastruktur Badan Penanggung jawab/pelaksana : Departemen Pekerjaan Umum - Direktorat Jenderal Bina Marga - Direktorat Jenderal Cipta Karya Lembaga terkait : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian BAPPENAS Departemen Keuangan KKPPI BPJT, BPPSPAM

7 RENCANA KERJA Modul Survey Mar Apr Mei Jun Jul Ags. Pengembangan rencana dan jadwal survey Persiapan Laporan Awal Penjelasan Laporan Awal. Pengumpulan informasi terkait. Mengumpulkan kondisi dan isu-isu KPS saat ini di Indonesia -Kondisi proyek-proyek KPS saat ini -Isu-isu dalam proyek-proyek KPS yang sedang berjalan -Penanganan risiko dalam proyek-proyek KPS -Survey sektor jalan tol dan sintesis kecenderungan/ permasalahan -Rapat Air Minum kota & mengumpulkan hal-hal yang sedang terjadi/isu-isu 4. Pemutakhiran daftar proyek KPS 5. Penyaringan tahap pertama untuk proyek-proyek KPS 6. Penyaringan tahap kedua untuk proyek-proyek KPS 7. Pengembangan daftar proyek KPS untuk Studi Kelayakan dengan Pinjaman ODA Jepang 8. Isu-isu yang mendatang dan bantuan teknis yang diperlukan 9. Pengembangan Draf Laporan Akhir 0. Penjelasan Draf Laporan Akhir. Pengembangan Laporan Akhir Rapat & Diskusi dsb Pelaporan LAwal DLAkhir LAkhir

8 4 CATATAN PENTING Situasi dan isu-isu saat ini dalam KPS secara keseluruhan Iklim investasi Indonesia untuk proyek pembangunan infrastruktur KPS telah meningkat. Ada inisiatif terus menerus untuk menyempurnakan kebijakan, mengembangkan kemampuan dan menghasilkan proyek-proyek KPS yang baru. Tetapi, kecepatan kemajuannya masih jauh dari yang diharapkan. Ini karena pelaksanaan KPS yang rumit dan tumpang tindih dengan berbagai isu-isu yang saling berhubungan; ) isu hukum & kebijakan, ) isu-isu sistem, ) isu-isu organisasi dan 4) isu-isu kemampuan. Tim studi telah mengumpulkan 0 kelompok tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan keseluruhan iklim KPS. Karena banyak tindakan yang bukan merupakan sesuatu yang baru, penting untuk menekankan bahwa inisiatif harus disinergikan (dikemas sebaik mungkin) untuk memastikan isu-isu berlapis tersebut diatasi secara simultan. KPS Jalan Tol Tim studi memulai dari daftar awal 59 calon proyek KPS dan melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon terpilih; ) Pandaan-Malang, ) Sukabumi-Ciranjang-Padalarang Ke depan, tim studi menyarankan modul inisiatif paralel untuk memaksimalkan peluang mengembangkan model contoh proyek jalan tol dengan skema KPS yang benar-benar berhasil; ) peningkatan organisasi pembebasan lahan, ) perencanaan kembali proses inti BPJT, ) studi kelayakan KPS untuk - proyek (dari calon proyek terpilih) KPS Air minum Tim studi memulai dari daftar awal 5 calon proyek KPS dan melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon terpilih; ) Air Minum Umbulan, ) Air Minum Semarang Barat, ) Air Minum JABEKA Untuk selanjutnya, tim studi menyarankan modul inisiatif paralel dengan keputusan diteruskan atau tidak sepanjang proyek tersebut dapat; ) program peningkatan laba PDAM, ) inisiatif koordinasi pemangku kepentingan, ) studi kelayakan KPS untuk proyek (dari calon terpilih)

9 5 DAFTAR ISI. Situasi dan isu-isu KPS di Indonesia saat ini. KPS jalan tol Hasil penyaringan proyek Saran untuk langkah-langkah selanjutnya. KPS air minum Hasil penyaringan proyek Saran untuk langkah-langkah selanjutnya

10 KPS DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINTAS SEKTOR DAN SEKTOR Undang- Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Menteri Depkeu No. 7/00: Tidak ada hibah kepada badan usaha swasta No./008 Investasi dan Pinjaman Langsung ke badan usaha swasta KPS No.67/005: Kerangka KPS dasar (UU KPS) No.6/005&65/006: Pembebasan lahan No.4/005: Pembentukan KKPPI No.9/009: Jaminan & subsidi pemerintah untuk PDAM No. 8/006: Dukungan dan jaminan pemerintah untuk risiko KPS Lintas Sektor Menko Perekonomian/ Depdagri BAPPENAS /BPN Jalan Tol Air Minum No. KEP-0/006: Proses KKPPI No. PER-0/006: Peraturan mengenai pemrioritasan KPS No. PER-04/006: Proses Depkeu No.8 BPN No./007 mengenai tanah Depdagri No./009: hubungan pihak ketiga pemerintah daerah Konsistensi? No. 8/004: UU jalan (mis. penyesuaian tarif) No.5/006: Metode KPS & peran BPJT No.4/006: Struktur jalan Sektor (contoh) No./006: Hak pemerintah dan swasta, tanggung jawab atas jalan tol No.95/005: Lingkup BPJT No.7/005: Peraturan lelang No./008: Dana atas kenaikan biaya pengadaan tanah No.7/004: Air minum No.6/005: Peran pemerintah daerah dan peraturan penetapan tarif air minum Perpres 67 dianggap sebagai suatu menu pilihan dukungan kontinjensi 6

11 ISU-ISU PROSES KPS YANG TERJADI DALAM SETIAP TAHAP TAHAP: Penyusunan dan Penyaringan Proyek TAHAP: Pra-SK dan Persiapan Lelang TAHAP: Lelang dan Pengadaan TAHAP4: Negosiasi Kontrak STEP5: Contract Management Isu-isu Utama: Kurangnya kemampuan menyusun dokumen KKPPI dan berkoordinasi dengan kementerian lain Kriteria pemrioritasan yang tidak jelas, dengan kurangnya Analisis Multi-Kriteria Pra-SK konvensional masih berlaku, di samping adanya perbedaan yang jelas dengan persyaratan KPS Informasi* yang terbatas tentang lelang termasuk; )jaminan dan dukungan langsung dari pemerintah )situasi tanah )Modalitas KPS Kurangnya penjajakan pasar (komunikasi dua arah dengan investor potensial) sebelum pelelangan KAK tidak mencerminkan pokok-pokok KPS Metode lelang (dua amplop) tidak sesuai dengan karakteristik KPS Perjanjian Kerjasama kurang terperinci, dengan banyak surat menyurat Ketidakjelasan dalam ketentuan mengenai tindakan, batas akhir dan sanksi untuk kedua belah pihak Kurangnya sistem pemantauan proyek secara jelas Perjanjian Kerjasama tidak mencakup KPI khusus untuk Manajemen Proyek Penyaringan Adhoc Pra-SK kurang memadai, Persiapan Lelang kurang matang Tidak disesuaikan dengan KPS Tidak terikat pada tanggung jawab Jauh dari praktik terbaik MP *informasi mengenai situasi, rencana pemerintah, tanggung jawab dan jadwal 7

12 INVESTOR SWASTA MEMINTA PENINGKATAN DALAM PERSIAPAN PEMERINTAH Komentar Wawancara Konsep kerjasama memerlukan perubahan signifikan pada pola pikir pejabat pemerintah yang biasa berhubungan dengan kontraktor. Menurut saya, perubahan pola pikir di Indonesia akan memerlukan waktu Iklim investasi dianggap di bawah rata-rata Berikan alasan yang jelas mengapa kami harus mempertimbangkan untuk berinvestasi di Indonesia, sementara banyak negara lain yang memiliki catatan investasi yang lebih baik Perjanjian Kerjasama saat ini seperti perjanjian bersama tanpa ikatan hukum (gentleman s agreement). Perjanjian tersebut tidak menentukan perincian. Dengan kata lain, perjanjian tersebut tidak bisa dibankkan (tidak bankable) Risiko tarif dan kebutuhan di luar kontrol kami. (Kami) tidak dapat mempertanggungjawabkan investasi tanpa adanya jaminan pemerintah, yang tidak jelas bagi kami saat ini Jika kondisinya sesuai, kami tertarik dalam investasi dan alih teknologi di Indonesia Investasi infrastruktur di Indonesia menarik jika pengembalian yang stabil dalam jangka panjang dapat diupayakan Dukungan pemerintah dan standar pelaksanaan harus ditingkatkan Ada potensi, jika kondisi disiapkan dengan baik 8

13 PERSIAPAN PEMERINTAH HARUS MENCAKUP PAKET INFORMASI CUKUP DAPAT DIPERCAYA Kekhawatiran investor swasta Pertanyaan utama yang harus dijawab dalam dokumen lelang Haruskah saya berupaya untuk melakukan penawaran proyek KPS ini? Seberapa menarik profil risiko/ pengembalian? Apakah ada kesulitan utama pada proyek? Profil Risiko: Apa komitmen dasar dari pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap risiko politik, risiko kebutuhan dan risiko kinerja? Kapan pemerintah akan memberikan persetujuan resmi? Profil Pengembalian: Apa komitmen dasar dari pemerintah dalam dukungan langsung terhadap biaya investasi? Kapan pemerintah akan memberikan persetujuan resmi? Apa asumsi di balik proyeksi penerimaan pra-sk? Lahan: Apa persyaratan dan jadwal pembebasan lahan oleh pemerintah? Apa rencana untuk pemukiman kembali? Lingkungan: Apakah ada permasalahan lingkungan yang signifikan? Manajemen pemangku kepentingan: Siapa pemangku kepentingan utama dan apa posisi mereka dalam mendukung proyek ini? Pemerintah tidak perlu menjamin akurasi informasi tetapi informasi tersebut harus cukup dapat dipercaya bagi investor 9

14 0 SKEMA KPS UNTUK MENGGABUNGKAN DANA PEMERINTAH DAN SWASTA MEMERLUKAN KLARIFIKASI KEBIJAKAN Contoh skema proyek KPS Poin-poin klarifikasi kebijakan FIRR proyek % Porsi Porsi badan pemerintah usaha (ODA) (SPC) FIRR 6% FIRR 8% Pemerintah RI akan menerima: Biaya sewa Bagi hasil penerimaan Pajak badan hukum Asset holding co.? 4 SPC akan: Menyewa porsi pemerintah dengan tingkat biaya rendah (subsidi) Persyaratan persetujuan jaminan pemerintah Persyaratan persetujuan on-lending Mekanisme penyaluran dana UPR (Unit Pengelolaan Risiko) mengkaji kelayakan finansial untuk menyetujui jaminan pemerintah T: UPR akan mengkaji atau atau? Untuk air minum, porsi ODA pemerintah dapat berbentuk peminjaman/on-lending kepada pemerintah daerah Q: Apakah persetujuan akan memerlukan lebih tinggi daripada suku bunga onlending? Aset porsi pemerintah akan disewakan kepada SPC T: Siapa yang akan menjadi pemilik aset? (Membentuk perusahaan pemegang aset di no. 4?) Bagaimana biaya sewa aset akan disalurkan kembali ke Pemerintah RI? (langsung ke Depkeu?, ditahan dalam perusahaan pemegang aset.?)

15 PELAKSANAAN KPS TUMPANG TINDIH DENGAN BERBAGAI ISU-ISU BERLAPIS YANG SALING BERHUBUNGAN Lapisan Hukum & Kebijakan Uraian Menentukan tata kelola dan peraturan proyek KPS di Indonesia. Ada peraturan lintas sektor, peraturan sektor dan peraturan daerah Isu-isu Kebijakan penting seperti jaminan pemerintah, dukungan langsung dan pembebasan lahan mungkin perlu penyempurnaan untuk mendukung pelaksanaan Lapisan Sistem Pedoman dan templat untuk mendukung pelaksanaan berdasarkan peraturan Sistem untuk mencatat dan berbagi informasi Kurangnya isi yang spesifik pada sektor Tidak ada daftar centang yang dapat langsung diakses oleh praktisi Lapisan Organisasi Organisasi yang akan terlibat dalam pelaksanaan proyek KPS termasuk instansi pemberi kontrak, regulator, panitia evaluasi, panitia pengadaan tanah (PPT,TPT), dsb. Organisasi instansi pemberi kontrak tidak dirancang untuk menangani seluruh proses KPS Tidak banyak organisasi yang memiliki seperangkat tanggung jawab, wewenang dan insentif yang konsisten Lapisan Kemampuan Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan proyek KPS. Penting untuk memastikan keahlian yang tepat ditempatkan pada posisi yang tepat Tidak memadainya staf yang berkualitas dalam instansi pemberi kontrak Dukungan PCU tidak terlihat

16 0 KELOMPOK TINDAKAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENINGKATKAN IKLIM KPS SECARA KESELURUHAN Lapisan Hukum & Kebijakan.Mempercepat penyempurnaan peraturan yang terkait dengan KPS -Revisi Perpres 67/005 termasuk; )tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan tanah, )klarifikasi mengenai jaminan dan dukungan langsung pemerintah, termasuk jadwal keputusan -Menyinkronkan perundang-undangan/peraturan sektor dengan Perpres 67 -Penyempurnaan pengadaan tanah Perpres 6/005 & 65/006 mengenai negosiasi & kompensasi.memperjelas kebijakan untuk penggabungan dana swasta dan pemerintah.posisi Manual Pedoman Pelaksanaan/OGM sebagai pedoman resmi Lapisan Sistem 4.Mengembangkan khusus sektor dan templat sesuai dengan KPS -khusus sektor dengan analisis multi kriteria -Sesuai dengan KPS:) pra-sk, )KAK lelang, )metode lelang, 4)templat perjanjian kerjasama 5.Menetapkan prasyarat lelang. Misalnya, -Pemerintah menetapkan prasyarat perolehan persentase tanah minimum tertentu dan menyusun inventarisasi informasi dan jadwal untuk persentase selebihnya -Persetujuan dasar untuk jaminan dan dukungan langsung pemerintah, dengan jadwal persetujuan keputusan Lapisan Organisasi Lapisan Kemampuan 6.Mengubah pendekatan PPT untuk pembebasan lahan -Profesional purna waktu sebagai ujung tombak, termasuk pengalihdayaan (outsourcing) pihak ketiga -Pemberian insentif untuk ketepatan waktu dan biaya -Kekuatan negosiasi langsung pintu-ke-pintu 7.Membentuk komite penasihat (dengan staf berstandar global) untuk mendukung panitia evaluasi 8.Meningkatkan Unit Pusat Pengembangan KPS (PCU), Simpul KPS (P Node), diperkuat untuk mengkaji dan memberikan pelatihan mengenai dokumen lelang, perjanjian kerjasama 9.Mengambil langkah yang berani untuk meningkatkan kemampuan instansi pemberi kontrak secara signifikan -Memasukkan staf legal, finansial, dan negosiasi bisnis -Mendayagunakan tenaga ahli pihak ketiga dan melaksanakan OJT secara terus menerus 0.Mengadakan lokakarya lintas kementerian/investor/pembiaya/operator untuk belajar dari contoh sukses dan gagal di Indonesia dan luar negeri

17 DAFTAR ISI. Situasi dan permasalahan KPS di Indonesia saat ini. Jalan tol dengan skema KPS Hasil penyaringan proyek Saran untuk langkah-langkah selanjutnya. Air minum dengan skema KPS Hasil penyaringan proyek Saran untuk langkah-langkah selanjutnya

18 KEMAJUAN BOT/KPS JALAN TOL LAMBAN KARENA BEBERAPA KESULITAN STRUKTURAL Situasi Alasan Umumnya, jumlah peserta lelang yang berpartisipasi terbatas Banyak proyek tidak mengalami kemajuan walaupun telah mencapai penandatanganan proyek Perjanjian kerjasama tidak diputuskan di samping terbatasnya kegiatan yang dilakukan selama bertahun-tahun Diperlukan pembiayaan besar di samping potensi FIRR rendah: Ruas yang tersisa tidak memiliki volume lalu lintas yang memadai dan pihak swasta kurang tertarik untuk membiayai tanah dan konstruksinya Dukungan pemerintah yang tidak jelas: Jaminan pemerintah / pembagian biaya tdk jelas bagi peserta lelang Kepastian waktu negosiasi pembebasan lahan: sosialisasi / negosiasi TPT dan PPT memerlukan banyak waktu karena kenaikan harga Kurangnya dana pembebasan lahan: Dana dari pihak swasta tidak langsung tersedia. Beberapa pemegang izin swasta mungkin telah kehilangan kemampuan atau motivasi untuk membiayai. Ketidakpatuhan pemerintah dan swasta: Pemerintah belum memenuhi tenggat utk menyelesaikan negosiasi pembebasan lahan dgn tepat waktu. Pihak swasta belum memenuhi persyaratan pembiayaan. Oleh karena itu, kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan atas pemutusan mendadak. Beberapa pihak swasta mungkin lebih memilih utk menunggu & melihat dan mencari waktu yg tepat utk menjual atau membeli hak konsesi. 4

19 5 PROYEK KPS JALAN TOL YANG BERHASIL MEMERLUKAN SOLUSI TERPADU Peningkatan dasar untuk KPS -lapisan legal & kebijakan -lapisan sistem -lapisan organisasi -lapisan kemampuan + Solusi Terpadu Rencana skema KPS khusus untuk jalan tol -pembagian biaya -pembagian penerimaan -pembagian risiko -pembagian peran + Isu-isu pengurangan masalah pembebasan lahan -pembiayaan -negosiasi teknis Dampak yg diharapkan Menarik investasi swasta melalui: -pembagian biaya yg seimbang -jaminan pemerintah Mempercepat pembebasan lahan Studi berfokus pada KPS yang dikatalisasi oleh ODA Jepang Bukan merupakan fokus utama studi ini. Tetapi, arah solusi awal dijelaskan kemudian. Perjanjian kerjasama yg lebih jelas -komitmen tanggung jawab -tidak ada kebuntuan

20 MODALITAS KPS, YANG DIKATALISASI OLEH ODA FIRR Proyek Kurang dari % %~6% Lebih dari 6% Pemerintah KPS BOT Desain- Bangun- Sewa (D-B-S) ODA Pemisahan Fungsional Swasta ODA Pembagian Ruas ODA Swasta Model praktis. Tetapi, tidak dapat terlalu bergantung pada hal ini karena keterbatasan kemampuan meminjam pemerintah. Sulit untuk memastikan kondisi ODA secara sendiri Model praktis. Sinkronisasi jadwal akan memerlukan perencanaan yang matang. 6

21 PERBANDINGAN D-B-S DAN PEMBAGIAN RUAS DBS Pembagian Ruas (contoh 50/50) biaya modal Peme rintah Biaya desain & konstruksi Perus. aset biaya sewa* Swasta Biaya O&P Biaya tol Peng guna biaya modal Peme rintah 50%Biaya desain& konstruksi Perus. aset biaya sewa** biaya modal 50%Biaya desain& konstruksi Swasta Biaya Biaya tol O&P Peng guna Pembiayaan: 00%pemerintah 50/50 Desain Bangun: 00%pemerintah 50/50 O&P: 00%swasta 00%swasta Kelebihan: Kekurangan: Biaya modal keseluruhan rendah Lebih mudah untuk menarik pihak swasta Tidak ada kemampuan finansial tambahan dari pihak swasta kecepatan pembangunan jaringan dikorbankan Pemerintah menanggung risiko penerimaan * tol- (biaya O&P + laba) ** % biaya konstruksi. 0% dapat ditentukan jika Depkeu menyetujui subsidi langsung 00% Kemampuan pembiayaan tambahan dari pihak swasta Pemerintah menanggung risiko yang lebih sedikit Biaya modal lebih tinggi Perlu penciptaan pasar untuk menarik sektor swasta 7

22 PEMBAGIAN RUAS PROYEK JALAN TOL DENGAN SKEMA KPS Area dukungan pemerintah Jalan Tol Ruas A Jalan Tol Ruas B (+) penerimaan Pendapatan dari Biaya Tol Biaya Operasional dan Pemeliharaan Biaya desain dan konstruksi ruas A (mis. ODA) Biaya desain dan konstruksi ruas B (-) investasi/biaya Biaya Pembebasan Lahan 8

23 DAFTAR AWAL PROYEK JALAN TOL 60 No 6~4 5 Legend : Jakarta 0 9 Bogor Sukabumi :Road Project West Java Bandung 0 Central Java Semarang Sumatra Yogyakarta(Jogja) Surakarta(Solo) Kertsono 5 9 Malang Surabaya 6 7 Kalimantan Surawesi km East Java 5 Road Project No Project No Project No Project No Project 7 Gempol-Pasuruan Road 4 Jakarta Outer RR- 5 Pekanbaru- Kandis- Dumai *) Ciranjang - Padalarang Road 8 Semarang-Solo Road 5 Jakarta Outer RR W North 5 Tegginnere - Babatan *) Bekasi - Cawang - Kampung Melayu 9 Bogor Ring Road 6 Kamal- Teluk Naga- Batu Ceper *) 5 Serangang - Tj. Benoa *) Waru - Wonokromo-Tj Perak Road 0 Depok-Antasari Road 7 Kemayoran- Kampung Melayu *) 54 Menado Bitung *) 4 Waru - Tj Perak Stage Road Cinere-Jagorawi Road 8 Sunter- Rawa Buaya- Batu Ceper *) 55 Kisaran-Tebing Tinggi *) 5 Gempol - Pandaan Road Cikarang-Tanjung Priok Road 9 Ulujami- Tanah Abang *) 56 Bukit Tinggi- Padang Panjang- Lubuk Alung- Pada *) 6 Jakarta Outer RR W Cileunyi-Sumedang-Dawuan Road *) 40 Pasar Minggu- Casablanca *) 57 Batu Ampar- Muka Kuning- Bandara Hang Nadim *) 7 Ciawi-Sukabumi Road 4 Makasar Seksi IV Road 4 Sunter- Pulo Gebang- Tambelang *) 58 Terbanggi Besar- Menggala- Pematang Panggang *) 8 Cikampek-Cirebon Road 5 Cilegon-Bojanegara Road 4 Duri Pulo- Kampung Melayu *) 59 Bakaheuni- Terbanggi Besar *) 9 Surabaya-Mojokerto Road 6 Pasir Koja-Soreang Road *) 4 Tanjung Priyok Access *) 60 Cilegon- Bojonegara *) 0 Kanci-Pejagan Road 7 Sukabumi-Ciranjang Road *) *) 44 Terusan Pasteur- Ujung Berung- Cileuny Source) Pejagan-Pemalang Road 8 Semarang-Demak Road *) 45 Ujung Berung- Gedebage- Majalaya *) Infrastructure summit 005 Pemalang-Batang Road 9 Jogja-Solo Road *) 46 Yogyakarta- Bawen *) *)Infrastructure Conference 006 Batang-Semarang Road 0 Solo-Mantingan Road *) 47 Bandara Juanda- Tanjung Perak *) *)other latest sources (009) 4 Kertosono-Mojokerto Road Mantingan-Ngawi Road *) 48 Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi *)*) Ref:Table:Prospective PPP project list (Road) 5 Pasuruan-Probolinggo Road Ngawi-Kertosono Road *) 49 Medan - Binjai *) No.s in the table are correspondent to no.s in the figure 6 Pandaan-Malang Road *) Probolinggo-Banyuwangi Road *) 50 Palembang - Indralaya *) PPP Project (Road) Location Map 9

24 0 GAMBARAN PENYARINGAN Daftar Awal 59 proyek Daftar Pra- Penyaringan proyek Daftar Tahap Pertama 7 proyek Daftar Tahap Kedua proyek Diskusi Pra-Penyaringan Penyaringan Tahap Pertama Penyaringan Tahap Kedua April Mei Juni Juli

25 HASIL PENYARINGAN TAHAP PERTAMA (DARI MENJADI 7) No. Nama Proyek Penyaringan (FIRR) Penyaringan Penyaring an SK SK Revisi Bandara Juanda - Tanjung Perak,4 % 5,70 % / / Cileunyi - Sumedang- Dawuan 5,64 % 4, % / / Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi -,6 % / / 4 Sukabumi - Ciranjang- Padalarang,8 %,08 % / / 5 Batu Ampar - Mk Kuning - Bandara Hang Nadim 5,0 % 7,78 % / / 6 Kamal - Teluk Naga - Batu Ceper,89 % - / / 7 Pandaan - Malang 5,0 % 6,09 % / / 8 Pekanbaru - Kandis - Dumai 5,48 % 9,0 % / 9 Jogja - Solo - 6,7 % / / 0 Probolinggo - Banyuwangi,9 % 0,6 % / / Bakauheni - Terbanggi Besar - - / / Palembang - Indralaya 6,70 % 5,57 % / Semarang - Demak - 0,99 % / 4 Manado - Bitung - 9,66 % / 5 Bakauheni - Terbanggi Besar(Tegineneg-Babatan), % 5,48 % / 6 Jogja - Bawen - 5, % / 7 Terbanggi Besar - Menggala - Pmtg Panggang 5,9 % - / 8 Kisaran - Tebing Tinggi 5,08 % - / 9 Bkt Tinggi - Pdg Panjang - Lbk Alung - Padang - - / Medan - Binjai 4,95 % 5,98 % (5.80km) Cilegon - Bojonegara -,05 % (5.69km) Pasirkoja - Soreang 5,66 %,88 % (9.8km) Serangan - Tanjung Benoa - 6,9 % (9.0km) Disisihkan dari penyaringan tahap pertama karena tidak memadainya panjang jalan untuk skema pembagian ruas

26 RESULT OF SECOND STAGE SCREENING (FROM 8 TO CANDIDATES) KategorI Kriteria Evaluasi Bobot Pandaan -Malang Sukabumi- Padalarang Bandara Juanda- Tj. Perak Pekamb aru- Dumai Batu Ampar- Muka Kuning- Hang Nadim EIRR 0,0% Cileunyi- Dawuan Jogja- Solo*** Tingkat Kebutuh an (45%) Tingkat Keuntung an (5%) Tingkat kepentingan proyek bagi pemerintah daerah 8,0% Kepentingan dengan rencana sektoral 0,0% Kontribusi terhadap pertanian dan industri (dibagi menjadi 5 item) 0,0%.4* Perkembangan teknologi 7,0% FIRR (FIRR Proyek),0% Tren rasio pertumbuhan yang lalu (dibagi menjadi item) Potensi risiko dan ketidakpastian (konektivitas, permasalahan) 8,0%.0* ,0%.4.5 Ketidakpastian daya bangun melalui desain yang ada,0% Tingkat pelaksan aan (0%) Kemampuan fiskal oleh pemerintah daerah 4,0% Persetujuan trase (SPLP) 4,0% Kesulitan pembebasan lahan 4,0% Tingkat dampak terhadap alam 4,0% Tingkat dampak sosial 5,0% Kelayakan partisipasi swasta untuk skema KPS (pembagian ruas) 6,0% Weighted Score,7,,**,99,99,0** *catatan: angka ini menunjukkan rerata total item yang dibagi. **catatan: Cileunyi- Dawuan & Bandara Juanda Tg.Perak ditarik krn bantuan donor lain & kebijakan lelang oleh Bina Marga. ***Catatan : Yogya-Solo ditambahkan sebagai tambahan setelah dikeluarkan dari kedua jalan tol tersebut.,

27 PROFIL CALON TERPILIH PROYEK JALAN TOL DENGAN SKEMA KPS Panjang Biaya Proyek Lokasi & Peran Proyek Karakteristik Proyek Pandaan- Malang 7km,478 bil Rp ) Sebagian ruas menghubungkan Surabaya dan Malang ) Rute distribusi dan pariwisata menghubungkan Surabaya dengan Malang dan kawasan pantai selatan. ) Melewati bukit/daerah datar, dan sedikit rumah yang terkena dampak. ) Kesulitan teknis rendah. Sukabumi- Ciranjang- Padalarang 64km 5,785 bil Rp ) Sebagian ruas menghubungkan Jakarta dan Bandung melalui Sukabumi ) Rute distribusi ke Jakarta ) Berkurangnya kemacetan lalu lintas di sepanjang rute 4) Rute alternatif antara Jakarta dan Bandung ) Melewati sawah/daerah berbukit, dan banyak rumah yang terkena dampak. ) Diperlukan pengkajian alinyemen vertikal. ) Jembatan bentang panjang dan terowongan akan direncanakan. Jogja - Solo 4km,98 bil Rp ) Jalan tol ini mulai di Solo yang menghubungi jalan toll Trans Jawa dan Yogyakarta. ) Memberikan kontibusi pada wisatawan Yogyakarta ) Memberikan kontribusi pada lalu lintas yang pulang pergi antara Solo- Yogyakarta ) Melewati daerah persawahan yang amat terkemuka dan jalan tol ini mengalami kesulitan memperoleh persetujuan dengan Departemen Pertanian. ) Memerlukan pengaturan yang telah dilakukan untuk menhindari dampak sosial terhadap warisan budaya dunia (misalnya candi Prambanan)

28 CONTOH RENCANA TRANSAKSI FINANSIAL (JALAN TOL) Anggota konsorsium dapat terdiri dari: -Perusahaan konstruksi -Perusahaan O&P -Koordinator finansial -Mitra lokal Pemegang saham Contoh Awal Hanya untuk Bahan Diskusi Kontraktor utk ruas ODA (desain-bangun) Bagi hasil Ekuitas JICA ODA Bunga Pemerintah pusat Sewa Aset (ruas ODA) BLU Biaya sewa Ruas ODA (sewa-operasipelihara) SPC Ruas Swasta (desain-bangunoperasi-pelihara) Bunga Pinjaman Bank FIRR target untuk SPC: 8~0% Dukungan kontinjensi: -Jaminan tarif minimum -Jaminan volume lalu lintas minimum Tanggung jawab pemerintah atas seluruh pembebasan lahan dan sosialisasi Porsi ODA akan disewakan dgn nilai rendah utk memberikan FIRR target Pengguna Akhir Biaya tol untuk ruas ODA & Swasta 4

29 SIMULASI FINANSIAL UNTUK CALON PROYEK KPS JALAN TOL Sukabumi Ciranjang Padalarang Biaya investasi: Rp 5,785 miliar FIRR Proyek % Lease Fee Public Private Ratio 5 : : : 5 SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR 4%.0% 0.40%.70% 9.40% 6.60% 8.90% %.60% 9.50% 4.80% 8.00% 9.0% 7.0% %.80% 9.00% 5.40% 7.0% 0.60% 6.0% 0%.00% 8.50% 5.90% 6.40%.00% 5.0% Pandaan Malang Biaya investasi: Rp,478 miliar FIRR Proyek,8% Lease Fee Public Private Ratio 5 : : : 5 SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR 4% 5.80% 9.90% 8.0% 9.40%.80% 9.0% % 6.0% 9.0% 9.50% 8.0% 6.70% 7.60% % 6.40% 8.80% 0.00% 7.60% 8.0% 6.80% 0% 6.60% 8.50% 0.60% 6.90% 9.70% 5.90% Jogja Solo Biaya investasi: Rp,98 miliar FIRR Proyek.7% Lease Fee Public Private Ratio 5 : : : 5 SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR 4% 4.0% 9.90% 5.80% 9.0% 9.0% 8.90% % 4.40% 9.0% 6.80% 8.0%.50% 7.60% % 4.60% 8.90% 7.0% 7.70%.80% 6.90% 0% 4.80% 8.60% 7.70% 7.0% 4.0% 6.0% 5

30 REKAPITULASI FINANSIAL CALON PROYEK KPS JALAN TOL TJ-4-4 JB-4 TJ-8- TS-8 S-4 Batam- Sukabumi- Padalarang Cileunyi- Dawuan Pandaan- Malang Pekanbar u-dumai Surabaya (SERR) Batam Tanah lapang Pegunungan Gunung Berbukit Perbukitan Perbukitan Perkotaan Dataran Panjang km 58,5 6,0 6,6 5,0,7 8,5 Biaya Pembebasan Lahan Miliar Rp. 504,8 487,9 5, 474,6 867,8 0,0 4 Biaya Konstruksi Miliar Rp Miliar Rp./km Biaya Investasi Miliar Rp Biaya OM Tahunan Miliar Rp./km,5,5,5,0,5,0 7 Biaya sewa infrastruktur % biaya konstruksi porsi pemerintah,00%,00%,00%,85%,0%,97% 8 Biaya Tol Tipe I Rp/km FIRR Proyek,7%,0%,8% 9,% 0,5% 9,% SPC 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% Pemr Indonesia 6,% 6,5% 8,% 6,5% 6,0% 6,0% 0 Porsi KPS SPC,5% 4,5% 6% 5% 8% 7% Pemr Indonesia 68,5% 65,5% 8% 95% 7% 9% Jenis Skema Pembagian Ruas Pembagian Ruas Pembagian Ruas DBS Pembagia nruas DBS 6

31 ISU-ISU PEMBEBASAN LAHAN DAN ARAH SOLUSI (UTK DISKUSI) Membekukan Transaksi Memastikan Dana Sosialisasi dan Negosiasi Penyelesaian di Pengadilan Uraian : Mengeluarkan SPLP utk membekukan transaksi setelah damija ditetapkan Sektor swasta pemegang konsesi diharapkan menyiapkan dana Dana atas kenaikan harga tanah*/dana bergulir untuk mendukung transaksi TPT menetapkan pengelolaan anggaran PPT (komite) melakukan nego dgn pemilik tanah Penilaian independen atas harga pasar dan harga kompensasi Sewaktu 75% tanah dibebaskan atau 75% pemilik tanah menyetujui harga dalam satu ruas konstruksi, penyelesaian di pengadilan utk ruas tersebut mungkin dilakukan setelah 0 hari negosiasi Permasalahan: Keterlambatan penerbitan SPLP dalam hal waktu Beberapa sektor swasta tidak mau/tidak bisa menyiapkan dana (mis. tidak dapat memastikan jaminan bank untuk BLU) Kepemilikan tanah kadang-kadang tidak terdaftar PPT adalah panitia paruh waktu tanpa insentif yang kuat untuk menyelesaikan negosiasi Hanya kasus yang diselesaikan di pengadilan karena: )ruas sosialisasi terlalu besar untuk mencapai 75%, )sulit meyakinkan pejabat daerah Arah solusi: Memungkinkan periode SPLP yang lebih lama sesuai dengan kepastian waktu proyek *Harga 00% = (NJOP + Harga Pasar)/ Pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyediakan tanah (revisi Perpres 67) Merevisi Perpres 6 & 65 utk mengubah pendekatan PPT Membentuk organisasi berdedikasi dengan staf profesional. Memberikan insentif untuk penyelesaian tepat waktu Memungkinkan pengalihdayaan ke kontraktor swasta Memastikan sosialisasi dilakukan pada ruas yang lebih kecil dan memfokuskan upaya untuk mencapai 75% atau lebih 7

32 ORGANISASI BERDEDIKASI UNTUK PEMBEBASAN LAHAN (CONTOH JALAN TOL DI JEPANG) Jepang Selatan ruas A Jepang Selatan ruas B Panjang ruas: 4,6 km,7 km Target penyelesaian: 0 05 # pemilik tanah: # staf dlm organisasi pembebasan lahan berdedikasi Staf langsung: Staf kontrak: Total: Ketua organisasi berpengalaman lebih dari 0 tahun dalam pembebasan lahan Seluruh wakil ketua berpengalaman -0 tahun dalam pembebasan lahan Termasuk staf teknik sipil, ahli kompensasi finansial 8

33 9 DAFTAR ISI. Situasi dan permasalahan KPS di Indonesia saat ini. Proyek jalan tol dengan skema KPS Hasil penyaringan proyek Saran untuk langkah-langkah selanjutnya. Proyek air minum dengan skema KPS Hasil penyaringan proyek Saran untuk langkah-langkah selanjutnya

34 PETA JALAN LANGKAH SELANJUTNYA UNTUK PROYEK KPS JALAN TOL (UNTUK DISKUSI) Dukungan Kelembagaan dan Kapasitas Peningkatan org. pembebasan lahan Perencanaan kembali proses inti BPJT Pelaksanaan percontohan pembebasan lahan Dukungan pembangunan kapasitas BPJT Pinjaman ODA Jepang Investasi Swasta SK KPS )Skema KPS )SK porsi ODA )Pra-SK porsi swasta Penilaian & Pembebasan Lahan Persiapan Lelang Negosiasi & Perjanjian Kerjasama Desain dan Konstruksi Desain & Konstruksi 0

35 URAIAN MODUL LANGKAH SELANJUTNYA UNTUK JALAN TOL Uraian Keluaran Utama Peningkatan org. pembebasan lahan Patokan praktik terbaik luar negeri untuk pembebasan lahan dan meningkatkan pendekatan yang ada. Merekomendasikan perubahan terhadap TPT/PPT termasuk tanggung jawab dan insentif Membentuk org. percontohan unit kecil untuk pembebasan lahan di sepanjang damija proyek Perencanaan kembali proses inti BPJT SK KPS )Skema KPS )SK porsi BPR )Pra-SK porsi swasta Perencanaan kembali proses inti organisasi BPJT sejalan dengan proses KPS. Memperjelas ketentuan tanggung jawab, wewenang, keahlian dan evaluasi untuk setiap proses Skema KPS Desain detail termasuk )porsi swasta/pemerintah, )jaminan pemerintah dan dukungan langsung, )FIRR proyek, IRR SPC, Simulasi VfM, 4) penjadwalan SK porsi ODA Pengkajian aspek finansial, teknis dan lingkungan proyek untuk menilai apakah proyek memenuhi pedoman ODA Pra-SK porsi swasta Melakukan studi dan analisis dasar sebelum persiapan lelang termasuk )desain metode lelang, )kualifikasi sektor swasta, )prinsip alokasi risiko, 4)persyaratan perjanjian kerjasama Memperkuat org. BPJT untuk melaksanakan proses KPS berkualitas baik Seluruh informasi yang diperlukan untuk penilaian Pinjaman ODA dianalisis dan disediakan Seluruh informasi yang diperlukan untuk penyusunan dokumen lelang dianalisis dan disediakan

36 JADWAL PEMBAGIAN VERTIKAL PROYEK JALAN TOL DENGAN SKEMA KPS Pengembangan Proyek (Bina Marga) Studi Tahap Modul dukungan teknis (pembebasan lahan, organisasi BPJT) SK KPS Apr Ags Nov Sept Input PORSI PEMERINTAH (ODA) Buku Biru Baru (BAPPENAS) Penilaian Pinjaman (JICA, Depkeu Pengelolaan Hutang, Pemerintah Jepang) Lelang, Kontrak, Pelaksanaan (Cipta Karya) Juli penye rahan Okt draf Mar final Permohonan pinjaman Yen Rapat Tahunan Hasil SK Penilaian Jaminan Penandatanganan Pembebasan Lahan Lelang Konsultansi Desain Lelang Kontraktor Konstruksi Tanah/Lingkungan (Bina Marga/BPJT) Input Penyaringan KPS AMDAL Pembebasan lahan Pemukiman kembali PORSI SWASTA Buku KPS (BAPPENAS) Dukungan pemr (Anggaran Depkeu, UPR) Lelang, kontrak, laksanakan (BPJT) Pembagian info Penyaringan KPS Sesi Pengelolaan Hutang, Anggaran, UPR Depkeu BAPPENAS Bina Marga /BPJT JICA/Pemr Jpg Penyusunan dok lelang Hasil SK Penilaian dukungan investasi (Anggaran Depkeu) Persetujuan Hibah Aset Penilaian dukungan kontinjensi (UPR) Persetujuan Jaminan PK Lelang Negosiasi Kontrak Desain Pemilihan Kontraktor Konstruksi Menyinkronkan waktu konstruksi Penandatanganan Kontrak

37 DAFTAR ISI. Situasi dan permasalahan KPS di Indonesia saat ini. Proyek jalan tol dengan skema KPS Hasil penyaringan proyek Saran untuk langkah-langkah selanjutnya. Proyek air minum dengan skema KPS Hasil penyaringan proyek Saran untuk langkah-langkah selanjutnya

38 AIR MINUM MEMILIKI ISU-ISU MANAJERIAL DAN STRUKTURAL Situasi Banyak PDAM berlaba negatif. Hal ini menyebabkan kurangnya dana untuk menambah sambungan rumah dan merehabilitasi jaringan distribusi. Implikasi: Investasi kapasitas air curah saja tidak akan menyelesaikan masalah Laba proyek sulit diberikan untuk kota kecil karena kurangnya skala ekonomi. Di lain pihak, proyek lintas PDAM memerlukan koordinasi pemangku kepentingan, yang memerlukan waktu Alasan Kebocoran tinggi (0~60%): Kehilangan fisik dan komersial menekan tingkat keuntungan finansial Tarif di bawah biaya : Penyesuaian tarif akibat inflasi tidak dilakukan secara otomatis dan tarif tetap rendah. Beberapa kota mendesak mendapatkan persetujuan DPRD, di samping persyaratan non-peraturan. Masalah manajemen PDAM:Banyak PDAM mungkin tidak memiliki keahlian manajemen yang memadai Kurangnya dukungan dana: Depkeu telah menghentikan pemberian dukungan pembiayaan kepada PDAM yang memiliki tunggakan hutang. PDAM tersebut harus menyerahkan rencana restrukturisasi, yang memerlukan persetujuan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki kemampuan yang kurang memadai untuk memberikan dukungan pembiayaan. Bahkan PAM Jaya DKI Jakarta memiliki banyak tunggakan hutang. Pemerintah pusat dan provinsi memiliki penguasaan yang terbatas terhadap PDAM: Pemerintah Kota dan Kabupaten memiliki wewenang yang kuat, yang kadang-kadang menyulitkan koordinasi lintas PDAM PDAM menetapkan tarif yang berbeda: Proyek lintas PDAM sulit untuk direncanakan karena sulit untuk menetapkan tarif air curah yang sesuai 4

39 5 AIR MINUM MEMERLUKAN SOLUSI TERPADU UNTUK MENGATASI HULU DAN HILIR SECARA SIMULTAN Kebutuhan Dukungan Investasi untuk kapasitas air curah tambahan Koordinasi pemangku kepentingan (rencana yang saling menguntungkan, fasilitasi) Pembiayaan proyek untuk proyek besar (menggabungkan swasta dan ODA) Peningkatan PDAM (kebocoran, cakupan pelayanan) Pelatihan manajemen PDAM Dukungan teknis untuk perbaikan tingkat kebocoran Dukungan pembiayaan rehabilitasi jaringan distribusi dan penambahan sambungan rumah

40 OPSI PENYALURAN DANA UNTUK AIR MINUM HARUS DIPERJELAS Baku Air Curah Distrib. Uraian Anggaran pemerintah DAK APBN (prioritas utk pedesaan) Digunakan sebagai tambahan khusus untuk distribusi (prioritas pedesaan) (perkotaan) APBN dapat digunakan untuk infra. air (semiperkotaan) baku jika menjadi prioritas strategis nasional HIBAH Air Pemerintah daerah membiayai dahulu sambungan rumah, dibayarkan oleh dana pusat Pilihan pembiayaan air minum Donor Hibah BPR Pinjaman BPR MPW MPW On-lending Hibah Aset Sewa Aset Ke pemerintah daerah (IPA) (MBR) Digunakan untuk infra. air baku Digunakan untuk IPA / jaringan distribusi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Prioritas strategis lintas provinsi atau nasional (sewa melalui BUMN) Mungkin dilakukan hanya jika pemerintah daerah tidak memiliki tunggakan hutang atau rencana restrukturisasi yang disetujui Ke PDAM Pemerintah daerah dapat melakukan on-lending lebih jauh atau memberikan dukungan terhadap dana hibah (PMP) IIFF (IKM) Pembiayaan proyek jangka pendek/menengah dengan suku bunga pasar normal Swasta Pinjaman bank daerah Sebagian besar untuk PDAM. Jika No.0/009 disetujui, mungkin mendptkan jaminan & subsidi bunga pemr sebesar 70% SPC (investasi swasta) (untuk wil. baru) Investasi ekuitas dan hutang (pembiayaan proyek) oleh SPC 6

41 CONTOH SKEMA KPS: POLA AIR MINUM Sumber Air Fasilitas Bangunan Pengambil Air Baku Instalasi Pengolah an Air (IPA) Fasilitas Distribusi Air Baku Reservoir Distribusi Pengguna Akhir Pola : Swasta sampai IPA Swasta Pemerintah (PDAM) Pola : Swasta sampai distribusi air curah Swasta Pemerintah (PDAM) Pola : Gabungan Pemerintah (ODA) Swasta Pemerintah (PDAM) Pola 4: Konsesi Swasta Pemerintah (ODA) Konsesi Swasta Pola 5: Total oleh Swasta Swasta 7

42 DAFTAR AWAL PROYEK AIR MINUM 8 46 Jakarta Legend : No West Java :Water Supply Project ~ Bandung Central Java Sumatra Semarang 4 Yogyakarta(Jogja) 4 ~ Surakarta(Solo) 49 6 Kertsono Malang 48 Kalimantan Surabaya 50 Surawesi km East Java 5 Water Supply Project No Project No Project No Project No Project 5 Surakarta-Sukoharjo Sukoharjo *4) 0 Sumedang Water Supply *)*4) 45 Duri Water Supply Uprating WTP Kali Garang Semarang 6 Tegal Water Supply Water Kanan Water Supply *) 46 Manado Bulk Treated Water Supply Cirebon Bulk & Water Supply *)*4) 7 Regency&City of Semarang Magelang-Kartamantul WS *) 47 Samarinda Bulk Treated Water Supply *) Jatinangor Water Supply 8 East Semarang New Water Supply DKI Jakarta- Bekasi- Karawang *4) 48 Banjarmasin Bulk Treated Water Supply 4 Cikarang Water Supply 9 Semarang Raw Water Supply 4 West Cikarang & Cibitung Bekasi Rege *4) 49 City of Bandar Lampung *)*4) 5 Pondok Gede Water Supply *)*4) 0 Pemalang Water Supply *) 5 Bandung Regency *)*4) 50 Regency of Maros *)*4) 6 Sepatan Water Supply Jambi Water Supply *) 6 Indramayu Regency *4) 5 DAM Karian(Tangerang) *) 7 Ciparens Tangerang Water Supply *) Munici. Bekasi Water Supply *) 7 West Bandung Alt. I- Water Conveyanc *4) 5 Medan Municiparity *4) 8 Kecamatan Benda & Cengkareng Regency Bekasi Water Supply *) 8 West Bandung Alt. II- Water Conveyanc *4) 5 Klung kung Regency *4) 9 Cileduk Water Supply 4 Cilacap Water Supply *) 9 East Bandung Alt. I- Water Conveyance *4) Source) Infrastructure summit Tanjung Pinang Water Supply 5 Kebumen Water Supply *) 40 East Bandung Alt. II- Water Conveyanc *4) *)Infrastructure Conference 006 Umbulan Water Supply 6 Gresik Water Supply *) *4) 4 Semarang Alt. I- Water Conveyance *)BPP-SPAM Leaflet 008 Karang Pilang IV Bulk Treated W 7 Bogor Water Supply *) *4) 4 Semarang Alt. II- Water Conveyanc *4)other latest sources (009) Menganti Water Supply 8 Bandung Water Supply *) *4) *4) 4 Semarang Alt. III- Water Conveyan No.s in the table are correspondent to no.s in the figure 4 Greater Yogyakarta & Magelang 9 Subang Water Supply *) 44 Dumai Water Supply *) PPP Project (Water Supply) Location Map

43 9 GAMBARAN PENYARINGAN Daftar Awal 5 proyek Daftar Pra- Penyaringan proyek Daftar Tahap Pertama 5 proyek Daftar Tahap Kedua proyek Diskusi Pra-Penyaringan Penyaringan Tahap Pertama Penyaringan Tahap Kedua April Mei Juni Juli

44 HASIL PRA-PENYARINGAN (I) Alasan Penolakan No Proyek Terpilih Nama Proyek Sudah Dimulai Dibiayai bukan oleh KPS Diserap ke proyek lain Dibatalkan oleh pemerintah daerah Masalah sumber air Kapasitas kecil (>00 l/s) Masalah hukum Peningkatan Kapasitas Produksi IPA Kali Garang Semarang X Air Minum & Air Curah Cirebon X Air Minum Jatinangor X 4 X Air Minum Cikarang 5 X Air Minum Pondok Gede 6 Air Minum Sepatan X 7 X Air Minum Ciparens Tangerang 8 Kecamatan Benda & Cengkareng X 9 Air Minum Cileduk X 0 Air Minum Tanjung Pinang X X Air Minum Curah Umbulan Pengolahan Air Curah Karang Pilang IV X Air Minum Menganti X 4 Greater Yogyakarta & Magelang X 5 Surakarta-Sukoharjo Sukoharjo X 6 Air Minum Tegal X 7 Kabupaten & Kota Semarang X 8 Air Minum Baru Semarang Timur X 9 X Air Baku Semarang 0 Air Minum Pemalang X Air Minum Jambi X Air Minum Kota Bekasi X Air Minum Kabupaten Bekasi X 4 Air Minum Cilacap X 5 Air Minum Kebumen X 6 X Air Minum Gresik 7 X Air Minum Bogor 40

45 HASIL PRA-PENYARINGAN (II) Alasan Penolakan No Proyek Terpilih Nama Proyek Sudah Dimulai Dibiayai bukan oleh KPS Diserap ke proyek lain Dibatalkan oleh pemerintah daerah Masalah sumber air Kapasitas kecil (>00 l/s) Masalah hukum 8 Air Minum Bandung X 9 Air Minum Subang X 0 Air Minum Sumedang X Air Minum Kanan X Air Minum Magelang-Kartamantul X X DKI Jakarta- Bekasi- Karawang 4 Kabupaten Cikarang Barat & Cibitung Bekasi X 5 X Kabupaten Bandung 6 Kabupaten Indramayu X 7 Sistem Transmisi Air Bandung Barat Alt. I X 8 X Sistem Transmisi Air Bandung Barat Alt. II 9 Sistem Transmisi Air Bandung Timur Alt. I X 40 X Sistem Transmisi Air Bandung Timur Alt. II 4 Sistem Transmisi Air Semarang Alt. I X 4 Sistem Transmisi Air Semarang Alt. II X 4 Sistem Transmisi Air Semarang Alt. III X 44 Air Minum Dumai X X 45 Air Minum Duri X X 46 Pengolahan Air Minum Curah Manado X 47 Pengolahan Air Minum Curah Samarinda X 48 Pengolahan Air Minum Curah Banjarmasin X 49 X Kota Bandar Lampung 50 Kabupaten Maros X 5 DAM Karian (Tangerang) X 5 Kota Medan X 5 Kabupaten Klung kung X Sumber: CIPTA KARYA Frekuensi

46 HASIL PENYARINGAN TAHAP PERTAMA Kriteria Air Minum Cikarang & Cikarang Barat & Cibitung Bekasi Air Minum Pondok Gede Air Minum Ciparens Tangerang Air Minum Curah Umbulan Air Minum Baru Semarang Barat Air Minum Gresik Air Minum Bogor DKI Jakarta- Bekasi- Karawang Kabupaten Bandung Sistem Transmisi Air Bandung Barat Alt. II Sistem Transmisi Air Bandung Timur Alt. II Kota Bandar Lampung ) Ketidaktersediaan air alternatif ) Aksesibilitas ke sumber air baku ) Kapasitas produksi 4) Tarifsaatini 5) Kebutuhan air industri dan komersial 6) Jumlah penduduk penerima air eceran 7) Pertumbuhan penduduk Nilai Total Proyek Terpilih Catatan: "Tidak ada data" diberi nilai poin (dicetak miring dan digarisbawahi). Setelah penyaringan tahap pertama, kami menemukan bahwa pemerintah daerah membatalkan proyek tersebut dan menyisihkannya dari daftar. 4

47 HASIL PENYARINGAN TAHAP KEDUA Kriteria Evaluasi Umbul an Semar ang DKI Jakarta - Bekasi- Karaw ang Bandu ng Regen cy Bandar Lampu ng ) Tingkat kebutuhan 0%.) Pertumbuhan PDRB.) Jumlah biaya modal dlm PDRB.) Komponen distribusi.4) Pertimbangan pro-rakyat miskin Nilai ) Tingkat keuntungan 5%.) FIRR.) EIRR.) Biaya modal.4) Kapasitas produksi Nilai ) Tingkat pelaksanaan 45%.) Pemastian air baku.) Risiko/kesiapan teknis.) Konsensus pemerintah.4) Kinerja PDAM ) Dampak terhadap lingkungan hidup.6) Pembebasan Lahan Nilai Total Nilai

48 PROFIL CALON TERPILIH PROYEK AIR MINUM Air Minum Umbulan Jakarta- Karawang- Bekasi Ringkasan Proyek Proyek ini adalah untuk Surabaya,Gresik, Sidoarjo dan Pasuruan. Sumber airnya berasal dari mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan. Kapasitas intake L/det, dan jumlah penduduk penerima adalah dgn dasar 0 liter per kapita per hari. Pemeliharaan lingkungan sekitar mata air akan diperlukan. Proyek ini adalah untuk Jakarta, Karawang dan Bekasi. Sumber airnya berasal dari Waduk Jatiluhur. Kapasitas intake L/det, dan jumlah penduduk penerima adalah dgn dasar 0 liter per kapita per hari. Biaya investasi US$ 5 juta US$ 56 juta Fasilitas konstruksi Intake 4000 l/det untuk mata air. Panjang total pipa transmisi 9 km Jaringan distribusi untuk melayani sambungan rumah sampai 05. Instalasi Pengolahan Air l/det. Panjang pipa transmisi 58 km. Semarang Barat Proyek ini adalah untuk Semarang Barat. Sumber airnya adalah Sungai Kreo. Kapasitas intake 050 L/det, dan jumlah penduduk penerima adalah US$ 70 juta Fasilitas intake.050 l/det Pipa pembawa air baku, km Instalasi Pengolahan Air.050 l/det Pipa transmisi utama, km dan 9,7 km Sistem distribusi 44

49 45 CONTOH RENCANA TRANSAKSI FINANSIAL Memberikan ekuiti minoritas kpd pemr lokal utk ) mengganti hak sumber air, )menstabilkan pembelian air curah Pemegang saham Contoh Awal Hanya Untuk Diskusi Bagi-hasil Ekuitas JICA ODA Bunga Pemerintah pusat Sewa Aset air curah (Porsi ODA) Biaya Sewa SPC Bunga Pinjaman Bank On-lending (Porsi ODA) Tarif Bulk Air Curah Pemerintah daerah on-lending, ekuitas atau hibah PDAB/ PDAM Tarif eceran Konsumen Akhir FIRR target untuk SPC: 8~0% Dukungan kontinjensi: -Jaminan tarif air curah minimum -Jaminan volume pembelian minimum Pemr bertanggung jawab atas seluruh pembebasan lahan dan sosialisasi Porsi ODA akan disewakan dgn tarif rendah utk memberikan FIRR target

50 SIMULASI FINANSIAL CALON PROYEK KPS AIR MINUM Proyek Umbulan Biaya investasi: Rp,57 miliar FIRR proyek 0,% Proyek Semarang Biaya investasi: Rp70 miliar FIRR proyek 6,5% Lease Fee Lease Fee Public Private Ratio 5 : : : 5 SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR 4% 5.90% 6.6% 9.7% 6.% 7.0% 5.97% % 6.0% 5.95% 9.89% 5.47% 8.65% 5.6% % 6.0% 5.5% 0.49% 4.78% 0.07% 4.8% % 6.60% 5.09%.09% 4.04%.45%.% 0% 6.80% 4.6%.68%.4%.8%.4% Public Private Ratio 5 : : : 5 90 : 0 SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR 4% 7.46% 7.0% 8.% 6.44% 9.9% 6.4%.74% 6.04% % 7.8% 6.4% 9.8% 5.%.4% 4.88% 7.% 4.7% % 8.6% 5.% 0.07% 4.07% 4.5%.47%.4%.4% % 8.50% 4.% 0.9%.67% 6.04%.8% 5.%.50% 0% 8.84%.%.74%.0% 7.84% 0.0% 9.% 0.70% Proyek JABEKA Biaya investasi: Rp 5,65 miliar FIRR proyek,8% Lease Fee Public Private Ratio 5 : : : 5 SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR SPC FIRR GOI FIRR 4% 4.6% 6.04% 7.69%.70% 4.8% 9.9% % 4.86% 5.4% 8.% 0.80% 6.6% 8.89% % 5.0% 4.6% 8.9% 9.84% 7.65% 7.77% % 5.4%.87% 9.5% 8.8% 9.0% 6.55% 0% 5.57%.09% 0.% 7.70% 0.% 5.7% 46

51 SKEMA KPS POTENSIAL: AIR MINUM UMBULAN SPC Contoh Awal Hanya Untuk Diskusi Investasi Pemerintah Rp.750 miliar Intake + IPA Umbulan Investasi Swasta Rp.750 miliar Biaya Sewa PU Pinjaman atau Sewa Aset? Tarif Air curah Tarif Air curah PDAB Tarif Air Tarif Air Tarif Air Tarif Air curah curah curah curah PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM Depkeu JICA ODA ODA Pemr daerah Pinjaman Distribusi Kabupaten Pasuruan Distribusi Kota Pasuruan Distribusi Kabupaten Sidoarjo Investasi Pemerintah untuk Distribusi Rp.860 miliar Distribusi Kota Surabaya Distribusi Kabupaten Gresik 47

52 SKEMA KPS POTENSIAL: AIR MINUM JABEKA SPC Contoh Awal Hanya Untuk Diskusi Investasi Pemerintah Rp.80 miliar Intake IPA Curug Jatiluhur Investasi Swasta Rp.80 miliar Biaya Sewa Depkeu JICA Pinjaman atau sewa aset? PU ODA ODA Pemr Daerah pinjaman Tarif Air Curah PDAM Distribusi Kabupaten Karawang Tarif Air Curah PDAM Distribusi Kota Bekasi Investasi Pemerintah utk Distribusi (??) Tarif Air Curah Distribusi Jakarta Barat Tarif Air Curah PAM JAYA Tarif Air Curah PT. PALYJA PT. Aetra Distribusi Jakarta Timur Skema untuk Investasi Distribusi (??) 48

53 SKEMA KPS POTENSIAL: AIR MINUM SEMARANG BARAT SPC Contoh Awal Hanya Untuk Diskusi Intake Sungai Kreo IPA Pemerintah Rp.575 miliar Pinjaman atau sewa aset? Investasi Swasta Rp.6 miliar Tarif Air Curah PDAM Biaya sewa PU Depkeu JICA ODA ODA Pemr daerah pinjaman Distribusi Manyaran Distribusi Manyaran Distribusi Bambanker ep Distribusi Desel Investasi Pemerintah untuk Distribusi Rp.64 miliar Distribusi Wonosari 49

54 50 DAFTAR ISI. Situasi dan permasalahan KPS di Indonesia saat ini. Proyek jalan tol dengan skema KPS Hasil penyaringan proyek Saran untuk langkah-langkah selanjutnya. Proyek air minum dengan skema KPS Hasil penyaringan proyek Saran untuk langkah-langkah selanjutnya

55 PETA JALAN LANGKAH SELANJUTNYA UNTUK PROYEK KPS AIR MINUM (UNTUK DISKUSI) Tidak Dukungan Kelembagaan dan Kapasitas Peningkatan Laba PDAM Koordinasi Pemangku Kepentingan Tidak Jalur peningkatan? Menyepakati SK? (MOU) Ya* Pinjaman ODA Jepang Investasi Swasta Ya SK KPS Skema KPS )SK porsi BPR )Pra-SK porsi BPR Menyepakati skema proyek? Tidak Ya Penilaian & Pembebasan Lahan Persiapan Lelang Negosiasi & Perjanjian Kerjasama Desain & Konstruksi Desain & Konstruksi *termasuk persyaratan pinjaman (on-lending) Akhir 5

56 URAIAN MODUL LANGKAH SELANJUTNYA UNTUK PROYEK KPS AIR MINUM Uraian Keluaran Utama Peningkatan Laba PDAM Koordinasi Pemangku Kepentingan Program peningkatan laba secara komprehensif termasuk ) penurunan kebocoran, ) penurunan biaya operasi, ) pembangunan kapasitas manajemen Membantu dalam rapat berkala dengan pemangku kepentingan dengan menyediakan fakta dan analisis proyek. Tujuannya untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan menyepakati skema proyek. PDAM menunjukkan jalur positif menuju keberlanjutan finansial PDAM memenuhi ketentuan untuk on-lending Pemangku kepentingan pemerintah menandatangani MOU untuk skema proyek SK KPS )Skema KPS )SK porsi ODA )Pra-SK porsi swasta Skema KPS Desain detail termasuk )porsi swasta/pemerintah, )jaminan dan dukungan langsung pemerintah, )Simulasi FIRR, IRR SPC, VfM proyek, 4) penjadwalan SK porsi ODA Pengkajian aspek finansial, teknis dan lingkungan proyek untuk menilai apakah proyek tersebut memenuhi pedoman ODA. Selain itu, penyaluran dana ke PDAM harus dikaji bersama Depkeu. Pra-SK porsi swasta Melakukan studi dan analisis dasar sebelum persiapan lelang termasuk )rencana metode lelang, )kualifikasi sektor swasta, )prinsip alokasi risiko, 4)persyaratan perjanjian kerjasama Seluruh informasi yang diperlukan untuk penilaian Pinjaman ODA dianalisis dan disediakan Seluruh informasi yang diperlukan untuk penyusunan dokumen lelang dianalisis dan disediakan 5